Oleh Muhamad Sulhanudin
Pagi 20 Oktober 2004, sebuah babak baru telah dimulai. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla (SBY-MJK) secara resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI 2004-2009. Di pundak pemerintahan baru inilah rakyat Indonesia menggantungkan harapannya.
Pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, rakyat memilih secara langsung pasangan presiden dan wakil presiden. Hal ini berbeda dengan pola-pola sebelumnya. Apabila dulu presiden dan wakil presiden dipilih melalui proses ‘kompromi’ partai politik, kali ini rakyat mempunyai otoritas penuh untuk menentukan sendiri presiden dan wakil presiden sesuai yang dikehendakinya.
Dengan demikian, legitimasi hasil pemilu 2004 seharusnya mempunyai posisi tawar yang sangat kuat. Karena hasil pemilu kali ini merupakan representasi dari keinginan mayoritas rakyat Indonesia. Sehingga siapapun pasangan calon prsiden dan wakil presiden terpilih sepatutnya kita dukung secara bersama-sama.
Namun nampaknya masih banyak suara sumbang muncul menyikapi hasil pemilu yang paling demokratis dalam sejarah bangsa ini. Hal ini bisa dilihat diantaranya dari menculnya puluhan aksi mahasiswa yang menolak SBY yang dilihat sebagai sosok presiden dari kalangan militer.
Apabila diamati, aksi penolakan sebenarnya tidak hanya muncul akhir-akhir ini setelah SBY-MJK dinyatakan sebagai pemenang pemilu presiden. Akan tetapi hal itu sudah mencuat pada saat munculnya sederet nama dari militer dalam ‘kontes’ pencalonan presiden dan wakil presiden. Dari keenam pasangan calon, yakni sebelum pasangan GusDur-Marwah akhirnya di’ganjal’ oleh KPU karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, tiga nama pasangan calon presiden dan wakil presiden berasal dari kalangan militer. Bagaimanapun juga sosok militer dinilai telah mencoreng lembaran hitam sejarah bangsa ini setelah rezim soeharto memasung kebebasan rakyat selama tiga puluh tahun lamanya.
Perbedaan pendapat adalah sebuah hal yang lazim terjadi dalam negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Namun akan menjadi hal yang tidak wajar apabila kita terlalu memperpanjang perdebatan. Pemilu presiden dan wakil presiden, putaran I dan putaran II, telah menjadi saksi bahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla adalah sosok pasangan pemimpin yang dikehendaki oleh mayoritas rakyat Indonesia. Suka atau tidak suka, kesepakatan bersama lebih tinggi tempatnya diatas ego pribadi atau golongan. Oleh karena itu, kesepakatan bersama tidak hanya dihargai tetapi juga harus dilaksanakan.
Hal utama yang perlu diingat oleh pemerintahan SBY-MJK bahwa mereka bisa menduduki kursi kepresidenan seperti sekarang ini tidak lepas dari peran serta rakyat Indonesia secara keseluruhan, baik yang mendukung ataupun yang pada awalnya menolak. Cepat atau lambat rakyat akan menagih semua janji yang pernah ia ucapkan kepada rakyat.
Kesalahan turun-temurun yang selalu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya adalah tidak adanya komuniksi yang baik antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah kurang mendengarkan aspirasi dari bawah. Masukan dan kritikan dari rakyat seringkali dianggap sebagai musuh yang harus segera ditumpas. Untuk kali ini, pemerintahan SBY-MJK harus bisa mengubah pola seperti itu. Sebisa mungkin aspirasi dari bawah diperhatikan. Lebih bagus lagi, apabila dialog dengan rakyat tidak hanya dilakukan di ‘awal-awal’ saja akan tetapi dilanjutkan selama pemerintahannya. Jika perlu 'istana' kepresidenan dibuka untuk rakyat luas untuk memberikan masukan atau mungkin hanya sekedar untuk menyampaikan kritikan. Dengan demikian komunikasi dengan rakyat akan terjalin dengan baik.
Langkah lain untuk memperbaiki komunikasi pemerintah dengan rakyat adalah dengan menyediakan juru bicara (jubir) kepresidenan. Namun tidak sekedar jubir seperti yang ada pada zaman orde baru, munculnya departemen penerangan hanya sebagai ‘tangan kanan’ pemerintah untuk mengontrol publik. Seharusnya sebaliknya, publiklah yang sehrusnya mempunyai wewenang untuk mengontrol pemerintah. Keberadaan 'jubir' yaitu untuk menjembatani komunikasi pemerintah dengan rakyat, komunikasi pemerintah dengan pers. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dari pemerintah.
Selain itu, pemerintahan SBY juga harus mampu menyelesaikan persoalan besar bangsa. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah agenda utama reformasi yang sampai sekarang belum terselesaikan. Karena bagaimanapun juga KKN merupakan sumber pokok persoalan yang melilit bangsa ini.
Tersangka pelaku korupsi, tidak pandang bulu siapapun yang melakukannya, harus diberi sanksi yang seberat-beratnya karena ia secara jelas telah menyalahgunakan kedudukan publik untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya. Dengan kata lain, Ia telah mengkhianati amanat rakyat yang telah dititipkan kepadanya. Oleh karena itu, apabila pengedar dan bandar narkoba diberi hukuman mati, maka sudah sepatutnya tersangka pelaku kasus korupsi juga diberi hukuman setara. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi atau siapapun yang akan melakukannya.
Optimalisasi peran Mahasiswa
Memperdebatkan latar belakang SBY sebagai sosok presiden dari militer jelas tak ada gunanya. Yang terpenting sekarang bagaimana pemerinthan SBY dapat menjalankan pemerintahannya ke depan lebih baik.
Kesalahan sejarah selalu terulang dalam perjalanan pemerintahan negara kita. Dari zaman Soekarno hingga pemerintahan Megawati mahasiswa selalu dipandang sebagai musuh pemerintah. Mahasiswa diposisikan sebagai kaum pemberontak yang harus dipatahkan dengan kekerasan. Telah banyak tragedi berdarah yang menjadi saksi keangkuhan pemerintah terhadap gerakan mahasiswa.
Tentunya kita berharap kejadian memalukan tidak akan terulang lagi pada pemerintahn SBY-MJK. Pemerintah seharusnya mendengarkan masukan dari mahasiswa. Bila perlu pemerintahan kali ini menyempatkan untuk duduk bersama mahasiswa dan berdialog untuk memecahkan persoalan bangsa. Sehingga tumpahan darah seharusnya tidak diperlukan hanya untuk menyampaikan sebuah pendapat.
Satu hal yang sering kita lupakan bahwa mahasiswa sejatinya merupakan bagian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mahasiswa bukan merupakan sekelompok elit yang memisahkan diri dari pergaulan di masyarakat. Akan tetapi kita perlu membaur dan mendampingi rakyat kecil untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Terlepas dari latar belakang presiden dari militer atau bukan, sikap waspada tetap diperlukan untuk mengontrol pemerintahan ke depan. Besar kemungkinan kekhawatiran bangkitnya kembali ‘rezim tirani’ akan terjadi pada pemerintahan SBY-MJK yang berlatar belakang militer. Namun tidak menutup kemungkinan pula rezim otoriter pun bisa saja tumbuh dari pemerintahan dengan latar belakang sipil ketika dia sudah tidak mendengarkan lagi aspirasi dari rakyat. Oleh karena itu, mewaspdai segala ancaman yang akan timbul tidak ada salahnya.
*dipublikasikan Suara Merdeka, 4 November 2004
No comments:
Post a Comment